Sejarah hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia. Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ditegaskan dalam uu ini, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum. Sifat undang undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 uuds 1950, pasal 9 konstitusi ris 1949. Bila target 5,0 dalam skor 010 tersebut dikonversikan ke skor 0100, maka akan ditemukan angka 50 untuk. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah putusan no. Download uu asn aparatur sipil negara laporan magang orientasi pegawai baru tinjauan atas pelaksanaan sensus barang milik negara di pusdiklat kekayaan negara dan perimbangan keuangan dian meilinda 09303729 program orientasi pegawai baru badan pendidikan dan pelatihan keuangan tahun 20 lembar pengesahan dan penilaian laporan magang orientasi pegawai baru pada hari ini tanggal 23.
Dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya ada 8 delapan. Pasal 1, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan ayat 3, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20, pasal 22d ayat 2, dan pasal 23e ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Problematika pasal 3 dan pasal 8 uu tipikor krupukulit. Uu nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Undangundang republik indonesia nomor 46 tahun 2009 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undang undang nomor 15 tahun 20 tentang perubahan atas undangundang nomor 19 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 20 lembaran negara tahun 20 nomor 108. Uu 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas uu 30 tahun. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pada perkara nomor 01pid. Dalam tulisan ini saya ingin menyoroti mengenai permasalahan tumpang tindih pengaturan deliktindak pidana yang diatur di dalamnya. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
Undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum i. Kitab undangundang hukum pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 dua tahun dan paling lama 7 tujuh tahun dan denda paling sedikit rp 100. Abstrak problematika penerapan pasal dalam putusan nomor 54pid. Pasal 154 putusan mahkamah konstitusi nomor 6puuv2007, menyatakan pasal 154 bertentangan dengan uud 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undangundang nomor 5 tahun 2014 aparatur sipil negara ditetapkan 15 januari 2014 berlaku 15 januari 2014 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak ditetapkan 30 juli 2012 berlaku 30 juli 2014 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Bagian keempat, atau terakhir adalah kesimpulan kajian dan rekomendasi, terutama terkait dengan tawaran rumusan pasal yang dapat dijadikan acuan dalam revisi undangundang tipikor. Negeri, tinggi, kasasi penyelidikan penyidikan penyelidikan penyidikan. Mahkamah agung republik indonesia bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam kuhp belum pernah disesuaikan kembali. Undangundang republik indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi muncul karena kinerja komisi pemberantasan korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf komisi pemberantasan korupsi, serta. Undang undang nomor 15 tahun 20 tentang perubahan atas undangundang nomor 19 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
Keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor m. Dalam kata pengantar ketua mahkamah konstitusi pada sebuah buku politikhukum pembentukan undangundang pasca amandemen uud 1945, 2012. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Jika ia menerima sesuatu tapi tidak punya wewenang maka pasal ini tidak tepat, kata muzakki yang hadir sebagai saksi ahli meringankan dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan ktpel atas terdakwa setya novanto di pengadilan negeri tipikor, jakarta, kamis 153. Pertama, banding, kasasi pengaduan laporan masyarakat polisi uu 22002 kejaksaan penjara peradilan biasa. Undangundang atau pemerintah atas perintah undangundang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenkota, bupatiwalikota, kepala desa atau yang setingkat. Pdf uu nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor richo yudha. Peraturan mahkamah agung ri nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian penyalahgunaan wewenang. Download uu asnaparatur sipil negara no 5 tahun 2014. Tetapi undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uuri n0. Pdf undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan. Pasal 21 1 rancangan undangundang yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat disampaikan dengan surat pimpinan dewan perwakilan rakyat kepada presiden. Analisis penerapan pasal 2 undangundang nomor 31 tahun. Pasal 5 ayat 1 pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945.
Undangundang, pengujiannya dilakukan oleh mahkamah agung. Undangundang hukum pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 6 enam tahun dan atau denda paling sedikit rp 50. Dengan undangundang ini dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi. Pdf penguatan eksistensi lembaga komisi pemberantasan. Pasal 5 ayat 1, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Mohammad sahlan, kewenangan peradilan tipikor pasa berlakunya undangundang no. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209. Grati kasi, suap, undangundang tipikor, dan rancangan. Undangundang republik indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
Makna dari kedaulatan berada di tangan ralcyaf yaitu bahwa. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sebenarnya ada cukup banyak ketentuan pidana yang tumpang tindih dalam uu ini, namun. Kitab undangundang hukum acara pidana kuhap undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Undangundang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana berita negara republik indonesia ii nomor 9 jo.
Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Pasal 10 1 materi muatan yang harus diatur dengan undang undang berisi. Spi390103 2012 tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 23a, pasal 24 dan pasal 25 undang undang dasar 1945 sebagaimana telah iubah dengan perubahan ketiga undang undang dasar 1945.
Uu 302002 penyelidikan penyidikan penuntutan persidangan pengadilan tipikor. Di sinilah pertentangan antara undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain pidana pokok berupa denda, korporasi dapat terkena pidana tambahan yang sangat berat yaitu. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak. Undangundang no 31 tahun 1999 jo undangundang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat. Pasal 2 dan 3 uu tipikor tidak bisa diterapkan sembarangan. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 1970 nomor. Undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden repubuk indonesia menimbang. Pasal 2 dan 3 kaitannya adalah dengan kewenangan pengelolaan keuangan negara. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi.
Misal di pasal 2 apabila tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undangundang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter pidana mati dapat dijatuhkan. Pembaharuan undang undang pemberantasan tindak pidana. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada kpk setiap penerimaan gratifikasi yang. Pdf undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Download uu asn aparatur sipil negara laporan magang orientasi pegawai baru tinjauan atas pelaksanaan sensus barang milik negara di pusdiklat kekayaan negara dan perimbangan keuangan dian meilinda 09303729 program orientasi pegawai baru badan pendidikan dan pelatihan keuangan tahun 20 lembar pengesahan dan. Studi t entang penerapan p asal gratifikasi yang dianggap.
Tambahan lembar negara rebublik indonesia tahun 1999 no. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari segi hukum materiil, hakim tidak menggali lebih mendalam hukum yang diterapkan kepada terdakwa. Komisi pemberantasan korupsi, kewenangan, undangundang dasar. Jakarta,setelah disetujui rapat paripurna dprri pada 21 juli 2017 dinihari, presiden joko widodo pada 15 agustus 2017 lalu telah mengesahkan undangundang nomor uu 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pemilu.
903 1040 15 79 898 286 234 613 530 1397 827 835 405 1322 540 1561 812 1511 663 917 477 1211 2 1383 628 937 736 1194 950 159 1376 619 34 1029 1447 1298 533 741 1122 108 245 394